PANGANDARAN, JURNALJABAR.CO.ID – Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat melakukan kunjungan kerja dan monitoring kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Selasa 24 Mei 2022.
kunjungan kerja atau monitoring yang di lakukan Komisi 1 DPRD Pangandaran diantaranya ke Desa Paledah, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran.
Hadir dalam kesempatan tersebut Muspika Kecamatan Padaherang, Panitia dan Pengawas Pilkades dan Perangkat Desa Paledah.
Monitoring kunjungan kerja ini bertujuan untuk melihat dan memberi dukungan terhadap semua elemen yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak khususnya yang berada di Desa Paledah.
Pada kesempatan tersebut, dalam kunjungan kerjanya Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran mendatangi Sekretariat Panitia Pemilihan, anggota dewan ini juga melihat kesiapan tempat pemungutan suara, yang berlokasi tidak jauh dari kantor Desa.
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Pangandaran Solehudin mengapresiasi penuh atas suasana kondusif, partisifatif dan peran warga masyarakat akan diciptakan oleh semua pihak, terutama oleh bakal calon kepala desa maupun tim suksesnya.
“Hal ini juga tak lepas dari semakin dewasanya masyarakat dan cairnya komunikasi antara aparat, panitia, masyarakat dan juga para calon kepala desa,” ujarnya.
Solehudin mengatakan, bahwa dirinya memberikan perhatian khusus kepada panitia pilkades untuk menghindari konflik atau gesekan sesama para pendukung bakal calon kepala desa, yang nantinya bisa merugikan pasangan calo.
“Artinya para pihak terkait harus berusaha mencegah hal – hal yang nantinya menimbulkan pergesekan dan mudah – mudahan pesta rakyat desa yang menyelenggarakan pilkades diharapkan berjalan sukses tanpa ekses,” harapnya.
Disinggung terkait animo masyarakat terhadap pilkades kali ini sangat responsif dan sangat tinggi dalam menjagokan bakal calon kepala desa. Solehudin menegaskan, bahwa inilah hajatan demokrasi desa yang tentu menjadi kewajiban negara dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih bermartabat.
“Ya kewajiban kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang lebih bermartabat,” tandasnya. (Bill)
